Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi A melakukan kunjungan ke Kantor Kecamatan Prambanan dalam rangka koordinasi penanggulangan bencana tanah longsor di Kecamatan Prambanan. Seperti yang diketahui Kecamatan Prambanan merupakan salah satu wilayah di DIY yang rawan terjadi bencana longsor.
Kepala Kecamatan Prambanan Rasyid Ratnadi menerangkan bahwa sejauh ini masyarakat Kecamatan Prambanan sudah sadar dan saling bekerjasama menanggulangi bencana di sekitarnya.
Terkait dengan penanganan kurangnya air di DIY, pemerintah sudah mengalokasikan dua sumur bor sebagai sumber air. Rasyid berharap permasalahan kurangnya air dapat terselesaikan dengan adanya sumur bor ini.
Sementara perwakilan Satpol PP menjelaskan bahwa pada tahun 2020 Satpol PP berencana mengadakan bimtek kepada anggota satlinmas terkait penanggulangan bencana. Hal ini merupakan salah satu upaya Satpol PP dalam peningkatan kapabilitas satlinmas terkait perlindungan masyarakat DIY.
Menyikapi hal tersebut Heru Suroso Kepala BPBD DIY mengungkap secara umum kapasitas penanggulangan bencana sudah cukup baik. Berdasarkan keterangannya sebagian dana desa atau APBDes sudah dialokasikan kepada program penanggulangan bencana.
Heru mengatakan BPBD DIY tengah menyusun teknis sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Komisi A tentang penanggulangan bencana. Heru mengucapkan rasa terimakasihnya atas peran serta Komisi A yang mendukung pembuatan pemetaan tata ruang berbasis bencana daerah.
Heru menambahkan perlunya kerja sama dengan desa dan kecamatan yang lebih terhadap pengurangan resiko bencana (PRB). Pada prinsipnya Heru mengatakan bahwa PRB ini dilakukan dengan pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas sumber daya.
“Kita harus tingkatkan kerja sama dengan desa dan kecamatan dalam rangka pengurangan resiko bencana. Prinsipnya dengan mengurangi kerentanan dan meningjatkan kapasitas sumber daya. Kita usulkan bantuan – bantuan penanggulangan sampai ke tingkat desa,” ungkapnya.
Menurut Kepala BPBD DIY perlu peningkatan pengetahuan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana (living in harmony). Tujuannya agar masyarakat mampu meningkatkan rasa waspadanya terhadap potensi bencana yang terjadi sewaktu – waktu.
Terkait pengeboran sumur, Heru mengatakan beberapa lokasi pengeboran memang belum mampu memenuhi kebutuhan air sebab kondisi air tanahnya sendiri yang terbatas. Menurut Heru pembuatan grand design penanggulangan bencana harus menyesuaikan pola dan kondisi kebencanaannya.
Eko Suwanto Ketua Komisi A menambahkan agar permasalahan relokasi hendaknya segera diselesaikan. Menurut Eko ketika pengadaan relokasi tanah dan rumah yang direlokasi pemerintah tidak berhak menjual atau menggadaikannya.
Eko mengatakan bahwa peran dari forum PRB sangat penting, sebab sosialisasi penanggulangan bencana dapat menyebar lebih luas. Menurut Anggota Fraksi PDIP ini, potensi perusahaan swasta juga memiliki pengaruh besar terhadap penanggulangan bencana. Melalui corporate social responsibility (CSR), peninggakatn kesadaran penanggulangan bencana oleh masyarakat dapat dipenuhi.
“Swasta punya potensi yang besar,melalui CSR perusahaan bisa berpengaruh besar tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana. Kegiatan PRB harus banyak disosialisasikan kembali. Kapan – kapan kita studi banding ke giwangan untuk mengetahui forum PRB yang ada di sana,” ungkapnya dalam kunjungan Kamis (30/01/2020). (fda)
Leave a Reply