Jogja, dprd-diy.go.id – Adanya uji coba pedestrian di kawasan Malioboro sejak 3 November lalu rupanya masih menjadi polemik bagi sebagian besar masyarakat yang berada di kawasan ini. Pembatasan lalu lintas di sepanjang Jalan Malioboro ini menjadi kontra bagi masyarakat melihat banyaknya dampak terkait pariwisata dan ekonomi di Malioboro.
Paul Zulkarnain, Humas Komunitas Paguyuban Tri Dharma Malioboro mengatakan sejak adanya pandemi Covid-19 di DIY, banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menutup lapak jualan. Saat ini para PKL memulai kembali membuka lapak sehingga geliat ekonomi sekitar mulai bangkit.
“Sekian lama hampir tenggelam akibat sepi pengunjung karena pandemi Covid-19, saat ini ditambah ada uji coba pedestrian Malioboro yang kembali membuat pengunjung menjadi sepi,” ungkapnya saat menjadi narasumber dalam Forum Diskusi Wartawan Unit DPRD DIY, Sabtu (07/11/2020).
Zulkarnain juga menuturkan bahwa penting adanya pemangkasan waktu uji coba pedestrian, untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan. Pada prinsipnya PKL pasti mendukung uji coba pedestrian, namun pemerintah tetap harus memikirkan area parkir yang tersedia.
“Sulitnya pengunjung mencari ruang kantong-kantong parkir di sirip Jalan Malioboro membuat sebagian besar pengunjung malas memasuki kawasan tersebut,” tuturnya.
Menurutnya selain membuat kebijakan larangan kendaraan bermotor melintasi kawasan Malioboro, Pemda seharusnya dapat memastikan sirip-sirip Jalan Malioboro berfungsi sebagaimana mestinya menjadi jalur dua arah. Zulkarnain berharap kantong-kantong parkir juga perlu disediakan agar pengunjung tidak kesulitan menuju ke Malioboro.
“Kalau tidak (dilakukan) maka dinamika ekonomi yang mulai merangkak naik dapat kembali lumpuh. Kami setuju, hanya itu tadi harus menyeluruh risetnya,” ujarnya.
Sementara Plt Kepala Dinas Perhubungan DIY, Ni Made Panti Indrayanti mengungkapkan pihaknya akan terus mengevaluasi kebijakan uji coba pedestrian tersebut. Menurutnya saat ini pemda tengah fokus melaksanakan uji coba pedestrian Malioboro.
“Melalui hasil uji coba ini kemudian kita nantinya punya formula yang tepat, kalau tidak ada uji coba seperti ini kita tidak tahu dampaknya akan seperti apa,” ungkapnya.
Menurutnya selama ini uji coba pedestrian baru terlaksana selama satu bulan sekali pada hari Selasa Wage. Made mengungkap dari pelaksanaan tersebut belum dapat dilihat dampaknya secara signifikan karena hanya berlaku satu hari.
“Dari uji coba pedestrian ini kita mengetahui apa yang kurang dan apa kelebihannya. Wisatawan merasa senang dengan pedestrian sedangkan PKl kurang senang. Ini kita buat selama hampir dua minggu agar membentuk suatu sistem sehingga kita bisa ketahui dampaknya bagaimana,” ungkapnya.
Made mengungkapkan pada dasarnya penataan sistem transportasi di Malioboro akan menguntungkan para pelaku usaha. Selama ini menurutnya banyak kendaraan yang hanya melintas di Malioboro sehingga dengan berjalan kaki wisatawan yang semula tidak tertarik diharapkan akan berbelanja di Malioboro.
“Penataan Malioboro bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga dewan, komunitas dan masyarakat. Dengan demikian Malioboro menjadi aman, nyaman, harmonis serta humanis. Yang jelas pedestrian ini bisa mendukung Malioboro dalam aktivitas perekonomian,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengungkapkan perlu ada kebijakan yang komprehensif untuk mengatur sistem transportasi yang tepat di kawasan Malioboro. Huda mencontohkan Trans Jogja yang mampu menjadi solusi transportasi publik di Yogyakarta. Menurutnya bukan tidak mungkin becak, becak motor dan andong juga menjadi alat transportasi yang digunakan di kawasan Malioboro.
“Sebagai kawasan pedestrian dan pariwisata, penataan transportasi Malioboro harus diperhatikan. Sehingga Malioboro tetap bisa menjadi daya tarik,” ucapnya.
Huda menyampaikan Pemda DIY dapat memberikan subsidi untuk pengembangan alat transportasi. Sehingga diharapkan masyarakat dan wisatawan memiliki pilihan transportasi yang digunakan jika nantinya kendaraan bermotor resmi dilarang melintasi Malioboro.
Huda menilai, Pemda DIY dapat menawarkan skema subsidi untuk pengemudi. Sudah dihitung jumlah anggarannya hanya 1 per 5 nilainya dari subsidi Trans Jogja yakni sebesar seratus miliar rupiah.
“Saya sudah hitung, Dishub sudah punya rancangan becak listrik itu. Nanti pengemudi dibuat shift kerja delapan jam ada yang pagi dan malam. Mereka punya penghasilan tetap dan tarif becak wisatanya sama, bisa tetap murah untuk wisatawan. Ini pasti menjadi nyaman sekali,” imbuhnya.
Sementara Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Ekwanto, menyatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan peralatan untuk penegakan protokol kesehatan yang lebih canggih. Peralatan lama dikatakan Ekwanto sudah rusak sehingga perlu diganti alat yang baru.
“Sejak akhir Maret lalu hingga saat ini, sudah delapan bulan. Peralatan kami mengalami ketidakakuratan pengukuran. Pada November ini pengadaan dan kami pastikan kembali normal (alatnya),” ungkapnya.
Ekwanto menambahkan, Malioboro sebagai ikon pariwisata internasional bukanlah alas gung liwang liwung, dalam tanda petik. Kawasan ini dikelola UPT Malioboro di bawah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. (fda)
Leave a Reply