Majelis Pekerja Buruh Indonesia DIY Harapkan Adanya Akses Pendidikan Tinggi bagi Anak Buruh di DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Kamis (31/03/2022) Majelis Pekerja Buruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (MPBI DIY) kembali mendatangi DPRD DIY guna menindak lanjuti audiensi yang dilaksankan tempo hari lalu pada tanggal 22 Februari 2022. Koeswanto selaku ketua komisi D menyambut kedatanganya.

Dinta selaku perwakilan dari MPBI DIY membuka audiensi pada hari itu dan menyampaikan harapannya untuk difasilitasi dengan Focus Group Disscusion (FGD).

“Di sisi lain ketidakpastian dalam pekerjaan perluasan sering membuat pekerja dalam masa pandemi masih ada yang belum memiliki kepastian kerja, hari ini kami di sini menindaklanjuti audiensi kami mendorong adanya jaminan sosial daerah atau istimewa, yang adanya dan keistimewaan dialokasikan pada jaminan sosial,” jelas Dinta.

Pihak MPBI DIY menanyakan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan permasalahan tersebut, dengan lebih banyaknya karyawan kontrak dan bagaimana solusi dari pemerintah terhadap hal tersebut.

“Hari ini kita membicarakan dampak dari upah minimun, yang terendah nomor 2. Salah satu dampaknya dari beberapa bacaan koran yang kami baca banyak warga Jogja yang menjadi tunawisma, kemudian adanya program perumahan buruh belum ada yang mengakses,” lanjut Dinta.

“Kemudian terkait pendidikan, mahasiswa yang berkuliah di Jogja dengan asli domisili Jogja justru sebagai minoritas, justru mahasiswa yang berada di Jogja mayoritas dari luar Jogja. Alangkah baiknya Jogja sebagai Kota Pendidikan memiliki beasiswa yang mudah diakes oleh anak buruh,” papar perwakilan MPBI DIY pada forum.

Koeswanto selaku ketua komisi D menanggapi yang telah disampaikan oleh teman-teman MPBI DIY belum dapat diputuskan saat penyampaian itu juga dan mengharapkan hal tersebut segera ditindak lanjuti dengan adanya FGD.

 “Sehingga nanti dapat dibahas bersama-sama pada FGD. Kemudian yang berkaitan dengan hasil keputusan pusat akan disampaikan pada FGD tersebut, kemudian untuk masalah jaminan kesehatan dan lainnya pembahasannya dapat dilanjutkan di FGD. Misalkan setuju, tentukan saja kapan kita dapat menyesuaikan jadwalnya,” pungkas Koeswanto. (zv)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*