Susun Catatan dan Rekomendasi untuk LKPJ Gubernur DIY 2023, Pansus Gelar Public Hearing

Jogja, dprd-diy.go.id – Andriana Wulandari, S.E. memimpin kegiatan Public Hearing Pansus BA 9 Tahun 2024, pada Rabu (24/4/2024). Public Hearing diadakan dalam rangka menggali masukan dan saran dari pakar dan juga pihak – pihak terkait.

Membahas mengenai LKPJ Gubernur DIY Tahun 2023, pansus menghadirkan pakar – pakar yang merupakan akademisi guna memberi masukan dari sisi akademis. Kedua pakar, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P. dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM dan Ahmad Ma’ruf, S.E., M.Si. dari FEB UMY memberikan masukan dalam kegiatan ini.

Wahyudi menyebut meskipun kini DIY bukan lagi yang berada di peringkat tertinggi soal kemiskinan, tingkat kemiskinan di DIY ini tetap berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Menurutnya memfokuskan sumber dana yang ada untuk mengatasi masalah kemiskinan perlu dilakukan lebih optimal.

“Kita lihat sekarang bisa memasukkan danais (dana keistimewaan) dalam upaya perbaikan (mengatasi kemiskinan),” kata Wahyudi menyoroti penggunaan danais untuk mengatasi kemiskinan.

Soal capaian urusan keistimewaan, menurutnya harus ditafsirkan secara lebih luas. Sebab ada banyak hal yang menyangkut keistimewaan DIY masih perlu diperbaiki.

Pelabuhan Tanjung Adikarta yang masih menjadi catatan besar dalam LKPJ Gubernur tahun 2023 ini, turut disoroti oleh Wahyudi mengenai peruntukannya. Wahyudi mengungkap perlu pertimbangan matang terkait fungsional dan kelayakan Tanjung Adikarta sebagai pelabuhan.

“Tanjung Adikarta evaluasi kalau menurut saya dan pakar perlu kita pikirkan kembali adanya sedimentasi dan adanya pemecah ombak. Apakah benar Tanjung Adikarta ini memang layan untuk pelabuhan,” ungkapnya dalam forum.

Adanya pembangunan tol di DIY menjadi tantangan baru bagi DIY, yakni kemungkinan adanya pola wisata excursionist (pergi – pulang sehari). Adanya dua exit tol di Kabupaten Sleman nanti menjadi tantangan tersendiri mengenai langkah pengemasan wisata di Sleman agar dapat dikunjungi dalam waktu satu hari.

“Apalagi jalan tol Jogja – Bawen akhir tahun ini direncanakan mulai operasional. Sleman ini perlu dimanfaatkan bagaimana perencanaannya, pola wisata seperti apa nanti, karena exit tol ada di sini,” jelas Wahyudi.

Wahyudi mengungkapkan bahwa DIY pada dasarnya memiliki potensi besar untuk terus tumbuh, namun tetap diperlukan komitmen yang lebih kuat untuk mengatasi soal gini ratio, kemiskinan, dan ketimpangan. Harapannya agar tantangan baru ini dapat dijawab dengan langkah strategis yang antisipatif.

Ma’ruf mengungkapkan 6 dari 10 indikator sasaran pemda yang tidak tercapai mengindikasikan baru 40% indikator yang tercapai. Sementara terdapat 7 dari 20 indikator kinerja program pemda yang tidak tercapai atau sebesar 35% tidak tercapai.

“Ini masalahnya ada di ketimpangan dan kemiskinan. Perlu ada kebijakan dan program inovatif yang berupaya mencapai indikator BPS, selain program yang lebih substantif,” ungkap Ma’ruf.

Sedangkan capaian kinerja fiskal gagal terpenuhi pada pajak daerah dan retribusi daerah. Menurutnya pajak daerah tidak naik karena pajak rokok tidak terpenuhi targetnya, yakni hamper Rp 25 miliar.

“Komponen retribusi daerah semua terpenuhi targetnya kecuali pelayanan persampahan, pelayanan pendidikan, penjualan produk daerah, dan izin usaha tangkap ikan,” kata Ma’ruf menjelaskan soal retribusi daerah.

Ma’ruf memberi catatan perlunya ulasan kembali terkait mekanisme pengawasan dan pembinaan pada BUMD, termasuk kinerja para direksi dan pengawas. Juga rekomendasri agar pemda perlu melakukan peningkatan kinerja pada BUMD sebagai sumber PAD.

“Terkait BUKP yang sisi kelembagaan belum jelas, rekomendasi dari saya agar pemda mempercepat proses pengurusan kelembagaan BUKP dan membuka opsi apakah memungkinkan digabung dengan BPD DIY,” jelas Ma’ruf.

Menyikapi soal permasalahan kemiskinan, Andriana mengungkap memang perlu mempelajari lebih lanjut mengenai metode yang digunakan BPS dalam menyajikan data kemiskinan. Sinkronisasi juga perlu dilakukan agar tidak ada perbedaan antara data yang disiapkan BPS dengan program – program yang dilakukan OPD.

“Semoga bisa kita cukupi semua nanti sehingga catatan can rekomendasi yang nanti kita serahkan itu nanti benar – benar menjadi solusi. Mungkin kami (pansus) semua bisa dicukupi (dibantu),” kata Andriana.

Tenaga Ahli Fraksi yang hadir pada kesempatan ini juga memberikan beberapa masukan dan saran terkait beberapa evaluasi dalam LKPJ Gubernur DIY 2023. Lebih lanjut para Tenaga Ahli Fraksi ini akan membersamai pansus dalam merumuskan catatan dan rekomendasi. (fda)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*